VisiPapua.com – Pemerintah Singapura tengah mengungkap skandal mega korupsi yang melibatkan banyak pejabat. S Iswaran, mantan menteri perhubungan yang terkenal karena perannya dalam membantu mendatangkan balapan malam Formula Satu (F1) ke Singapura menjadi pejabat politik pertama dalam hampir empat dekade yang menghadapi penyelidikan korupsi.

Pria berusia 62 tahun itu akan diadili pada Selasa (24/9) atas 35 dakwaan memperoleh barang berharga sebagai pegawai negeri, korupsi, dan menghalangi jalannya peradilan. Pegawai negeri dan pejabat politik dilarang menerima hadiah senilai di atas S$50 atau Rp588 ribu selama menjalankan tugas.

Ayah tiga anak ini dituduh menerima lebih dari S$400 ribu atau Rp4,7 miliar dalam bentuk hadiah dari dua pengusaha yakni miliarder Malaysia Ong Beng Seng, yang juga berperan penting dalam mengamankan balapan F1 dan Lum Kok Seng, seorang pria yang memiliki hubungan kuat dengan organisasi akar rumput di bekas daerah pemilihan Iswaran.

Hadiah-hadiah tersebut termasuk tiket untuk pertunjukan musikal West End, penerbangan, sebotol wiski, tiket pertandingan Liga Primer Inggris, dan bahkan sepeda Brompton. Ong maupun Lum tidak didakwa dengan pelanggaran apapun.

“Saya menolak tuduhan tersebut dan saya tidak bersalah,” tulis Iswaran dalam suratnya kepada Perdana Menteri Lee Hsien Loong pada 17 Januari, sehari sebelum ia didakwa, dilansir Al Jazeera, Senin (23/9/2024).

Ia kemudian menambahkan melalui pengacaranya bahwa dirinya tidak tahu hadiah dari dua orang yang dianggap sebagai teman dekat sebagai korupsi. Ia mengundurkan diri dari jabatannya dan keluar dari Partai Aksi Rakyat (PAP) yang telah lama berkuasa pada Januari, sesaat sebelum ia secara resmi didakwa.

“Pemerintah telah menangani kasus ini dengan ketat sesuai dengan hukum, dan akan terus melakukannya. Saya bertekad untuk menjunjung tinggi integritas Partai dan Pemerintah, serta reputasi kami sebagai negara yang jujur dan tidak korup. Warga Singapura tidak mengharapkan hal yang kurang dari itu,” kata Lee dalam sebuah pernyataan saat itu.

Sebagian besar dakwaan yang dihadapi Iswaran didasarkan pada ketentuan yang jarang digunakan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang telah menjadi bagian dari undang-undang pidana negara-kota tersebut sejak 1871. Ketentuan tersebut menjadikan tindakan menerima atau memperoleh sesuatu yang berharga, baik secara cuma-cuma atau dengan pembayaran yang tidak memadai, dari orang yang bekerja sama dengannya dalam kapasitas resmi sebagai pelanggaran hukum.

Tim hukum Iswaran dipimpin oleh mantan anggota parlemen PAP Davinder Singh, seorang penasihat senior yang sering mewakili Lee, serta mendiang ayahnya Lee Kuan Yew. Di antara 56 saksi penuntut adalah istri Iswaran. Bagian pertama persidangan akan berlanjut hingga 27 September.

Sidang ini juga berlangsung hampir lima bulan setelah masa jabatan Perdana Menteri baru Lawrence Wong dan dengan pemilihan umum yang akan diselenggarakan pada November 2025. “Sidang Iswaran pasti menjadi faktor penting dalam pikiran Wong saat ia memutuskan kapan akan pergi ke tempat pemungutan suara,” kata profesor madya Michael Barr dari Universitas Flinders di Adelaide, Australia.

Pengembangan kasus

Sementara pengamat politik independen Felix Tan menganggap kasus ini sebagai titik kecil dalam rekam jejak pemerintahan yang baik di Singapura, ia memperingatkan bahwa ada pula risiko bagi partai yang berkuasa. “Tantangan utama bagi pemerintahan PAP terletak pada upaya menjaga kepercayaan publik. Ada kekhawatiran mengenai sifat dan luasnya informasi sensitif yang mungkin diungkapkan oleh Iswaran selama proses persidangan,” ungkapnya.

Dilansir dari mediaindonesia.com. Kasus ini adalah penyelidikan korupsi pertama yang melibatkan seorang menteri sejak 1986, ketika mantan Menteri Pembangunan Nasional Teh Cheang Wan dituduh menerima suap sebesar S$1 juta atau Rp11, 7 miliar. Teh bunuh diri sebelum penyelidikan dapat diselesaikan.

Publik merasa gelisah pada Juli ketika terungkap bahwa Iswaran telah ditangkap dan dibebaskan sebagai bagian dari penyelidikan yang sedang dilakukan oleh CPIB. Itu sesuatu yang tidak disebutkan oleh lembaga tersebut ketika pertama kali mengumumkan bahwa mantan menteri tersebut membantu penyelidikan.

Para analis mengatakan persidangan Iswaran tidak mungkin memengaruhi Wong, mengingat ia dapat dianggap sebagai sisa-sisa kepemimpinan Lee. Survei Blackbox juga menunjukkan lebih dari separuh responden menilai kinerja perdana menteri baru sejauh ini baik, sementara 17% menilai sangat baik.